Ombudsman Harap Presiden Jokowi  Turut Andil Dalam Polemik TWK Pegawai KPK 

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut andil dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dirinya meminta Presiden Jokowi untuk dapat mengulang kembali peranannya yang pernah diutarakan dalam pidato tahunan Ombudsman RI kala 2020 lalu. Di mana kata Robert, saat itu Presiden Jokowi mengapreasiasi Ombudsman RI yang telah menyelasaikan banyak permasalahan yang ada kaitannya dengan pelayanan publik saat itu.

Kata dia juga kala itu, Ombudsman RI telah menjadi mata dan telinga yang membantu pemerintah, guna memastikan ditegakkannya keadilan administrasi. "Saya kira ini kata kata kunci yang sangat penting yang beliau (Presiden Jokowi) katakan, dan ini juga yang kita harapkan untuk kemudian kita dengar lagi," kata Robert dalam diskusi bersama ICW secara daring, Minggu (19/9/2021). Diketahui, saat ini Ombudsman RI kata Robert telah melayangkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi terkait temuan pihaknya atas sengkarut penyelanggaraan TWK di KPK yang disebutkannya ada dugaan maladminstrasi.

Dirinya meminta, atas rekomendasi itu, Presiden Jokowi untuk dapat turut andil agar keadilan dapat ditegakkan. Sebab kata dia, satu di antara tugas pemerintah yang paling fundamental yakni mengadministrasikan keadilan. "Ketika ketidakadilan itu tidak ada, bahkan ketidakadilan itu dirampas, maka Presiden penting untuk tampil sebagai suatu simbol negara mengatakan bahwa negara hadir negara memastikan keadilan itu ditegakkan," kata Robert.

"Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi maladminstrasi keadilan itu kemudian dihargai pandangannya dihargai temuannya dan dijaga sopan santun ketatanegaraan dalam hubungan antar lembaga," tandasnya. Sebelumnya, Ombudsman RI kata Robert Na Endi Jaweng menilai keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pemecatan pegawai KPK yang tak lolos TWK harus diartikan sebagai keputusan internal pimpinan KPK. Dalam artian kata dia, keputusan tersebut adalah belum final, karena dalam keputusan itu terdapat maladminstrasi.

"Itu belum final, masih jauh dari end game dalam perspektif ombudsman seperti itu dan karena kami melihat bahwa keputusan pimpinan KPK itu sesuatu yang paling tidak dari sisi batu uji maladministrasi nya adalah salah," kata Robert dalam diskusi bersama ICW secara daring, Minggu (19/9/2021). Atas dasar itu, dirinya berharap adanya peran dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan untuk turut andil dalam sengkarut penyelanggaraan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Bahkan kata dia, pihaknya telah memberikan dua rekomendasi kepada Preisden yang satu di antaranya yakni mengkoreksi keputusan pimpinan KPK.

"Pertama, koreksi atas keputusan dari pimpinan KPK yang harus ditempatkan sebagai keputusan internal tadi dan salah secara substansi, substansi maladminstrasinya," kata dia. Kemudian rekomendasi yang kedua kata dia, yakni mengambil alih keputusan penetapan hasil akhir terkait dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. "Dua hal ini tentu semuanya adalah telah pada ranah Presiden untuk melakukan itu," ucapnya.

Setelah mengirimkan rekomendasi tersebut, dan kata dia sudah diterima oleh Presiden Jokowi, selanjutnya Ombudsman berharap bisa bertemu langsung dan berdiskusi dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Sebab kata dia, sangat penting bagi Presiden untuk bisa mendengar langsung rekomendasi dari pihaknya dan kemudian sangat penting bagi Ombudsman, untuk mendengar apa pandangan dari Presiden. "Sejak Kamis kemarin kami sudah mendapatkan informasi yang valid, bahwa ini (rekomendasi) sudah masuk ke sana (istana), kita tentu akan mengupayakan untuk bisa bertemu beliau gitu ya, tidak sekadar di level apa pembantunya (menteri, red)," tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.